Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2017

Download Format Administrasi Musrenbang Desa

Bagi sobat Desa yang belum sempat membuat format administrasi yang harus disiapkan menjelang pelaksanaan Musrenbang Desa silakan download format berikut :
Format berbentuk file MS XL, beserta penjelasan cara pengisian,  terdiri dari :



Format Berita Acara Musrenbang DesaFormat Daftar HadirFormat Prioritas MasalahFormat Prioritas UsulanFormat Surat Mandat
Sebenar format tersebut tidak berbeda dengan format musrenbang desa sebelumnya. Filenya pasti ada di laptop atau komputer anda. Namun apabila file lama tidak ketemu tidak ada salahnya memanfaatkan format yang kami sediakan. Semoga bermanfaat.

Silahkan Klik untuk mendownload
FORMAT ADMINISTRASI MUSRENBANG DESA

PERAN DESA PADA MURENBANG KECAMATAN

Delegasi Desa Delegasi Desa pada Musrenbang Kecamatan adalah orang yang ditunjuk berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan pada musrenbang desa dan ditetapkan dengan penugasan/ keputusan Kepala Desa sebagai penerima mandat untuk memperjuangkan usulan prioritas desa  di forum musrenbang kecamatan.

Delegasi Desa adalah pemegang mandat seluruh masyarakat desa yang diwakili peserta musrenbang desa. Wajib menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa melalui forum musrenbang kecamatan. Prioritas usulan kegiatan pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam musrenbang desa untuk diajukan ke tingkat kabupaten harus dikawal.
Agar dapat mengawal kepentingan desa pada forum kecamatan delegasi desa harus dipersiapkan. Mungkin beberapa hal dibawah ini patut menjadi perhatian agar delegasi desa dapat melaksanakan peran secara maksimal.

Delegasi desa yang ditunjuk selain punya kemampuan berbicara dan menyapaikan pendapat yang baik, juga hendaknya mempunyai kemauan mempelajari dan mengga…

MUSRENBANG KECAMATAN

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Musrenbang Kecamatan dilaksankan paling lambat Bulan Februari minggu ke-empat. Kecamatan melaksanakan Musrenbang berdasarkan pedoman dan jadwal yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten atau sebutan lain yang menangani bidan perencanaan di tingkat Kabupaten. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan dan BAPELITBANGDA (Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah)  atau sebutan lain yang membidangi perencanaan pembangunan



Kabupaten/Kota.
Kecamatan berkewajiban menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang serta menyiapkan Rancangan Rencana Tahunan Pembangunan Kecamatan. Sedangkan BAPELITBANGDA atau sebutan lain yang membidangi perencanaan pembangunan kabupaten/kota mempersiapkan dan mengatur jadwal pelaksanaan seluruh  Musrenbang Kecamatan, membentuk dan mempersiapkan/melatih Tim Pemandu, dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dasar Pelaksanaan MusrenbangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun …

LKPJ KEPALA DESA

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa hakekatnya adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disampaikan secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan Maret atau tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.


Apa sih bedanya LKPJ dengan LPPD  ? Baik LKPJ maupun LPPD keduanya merupakan laporan Kepala Desa yang wajib dibuat setiap akhir tahun anggaran. Keduanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Bedanya LKPJ dengan LPPD salah satunya adalah tujuan penyampaian Laporan tersebut. LPPD ditujukan kepada Bupati/Walikota, sedangkan LKPJ disampaikan kepada BPD. Keduanya merupakan bahan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun.
Pada tulisan ini akan dibahas penyusunan LKPJ Kepala Desa. Sedangkan pedoman penyusunan LPPD bagi yang belum membaca silahkan baca artikelnya:

UPDAT…

PANDUAN DAN ADMINISTRASI MUSRENBANG DESA

MUSRENBANGDES  Tidak terasa kita memasuki tahun 2017. Bagi Aparatur Pemerintah dari level desa sampai pemerintah pusat, awal tahun berarti siap melaksanakan perencanaan  yang dibuat pada tahun sebelumnya dan harus memulai membuat perencanaan tahun mendatang.
Perencanaan ditingkat desa sampai tingkat pusat, intinya sama hanya berdeda ruang lingkup wilayah, waktu dan sebutan saja. Perencanaan tersebut terdiri dari :
Perencanaan Jangka Menengah (RPJM Desa , RPJMD/Kab-Kota, RPJMD/Provinsi dan RPJMN/Pemerintah Pusat. Perencanaan Jangka Menengah didesa berlaku untuk 6 (enam tahun), sedangkan bagi daerah dan Pemerintah Pusat berlaku untuk 5 (lima) tahun. Sesuai masa jabatan eksekutif ditiap tingkatan. Ditetapkan satu kali setiap periode pemilihan eksekutif, dan sudah harus ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pejabat tersebut dilantik.Perencanaan tahunan sebagai penjabaran perencanaan jangka menengah untuk periode tahunan juga wajib dibuat dari pemerintahan level desa sampai pusat. Re…

UPDATE SISTEMATIKA LPPD SESUAI PERMENDAGRI 46 /2016

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan, (Pada akhir masa jabatan)
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentangLaporan Kepala Desa.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
Tiga bulan sejak berakhirnya tahun…