Skip to main content

UPDATE SISTEMATIKA LPPD SESUAI PERMENDAGRI 46 /2016

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)


Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan, (Pada akhir masa jabatan)
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentangLaporan Kepala Desa.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.


Untuk lebih jelasnya silakan simak lebih lanjut penjelasannya

KATA PENGANTAR

  • Berisi ucapan puji syukur, telah menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa dan menyelesaikan LPPD akhir tahun anggaran.
  • Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu Pemerintah Desa.
  • Secara khusus ucapan terimaksih kepada BPD atas kerjasamanya dan untuk ditingkatkan dimasa-masa mendatang.
  • Permohonan kritik saran yang membangun dari khalayak untuk perbaikan dimasa mendatang.
DAFTAR ISI

Tulislah Sistematika diatas disertai nomor halaman dimana bagian tersebut terdapat dalam isi LPPD. Penting memberikan daftar isi agar memudahkan pegguna laporan mencari isi yang diperlukan.

BAB I     PENDAHULUAN

1.1 Tujuan penyusunan laporan;
Uraikan tujuan penyusunan Laporan misalnya : untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun, sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa, dst.

1.2 Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa;
Uraikan Visi dan Misi desa sebagaimana tercantum pada RPJMDesa.
Uraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKPDesa

1.3 Strategi dan kebijakan
Uraikan disini Strategi dan Kebijakan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada RKPDesa.Dapat menggunakan analisis SWOT.

BAB II     LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Uraikan tentang rencana dan pelaksanaan Program Kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.

2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan bidang pembangunan desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.
.

2.3 Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.

2.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.

2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Memuat uraian:
1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
Pendapatan Desa.              
Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b) Bidang Pembangunan;                  
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    ;      
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;          
e) Bidang Tak Terduga;  
f) Jumlah Belanja; dan              
g) Surplus/Defisit.                      
h) Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
i) Penerimaan Pembiayaan ;              
j) Pengeluaran Pembiayaan ; dan          
k) Selisih Pembiayaan.





2.6 Keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b) Bidang Pembangunan;                  
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    ;      
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Uraikan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa apakah berhasil dilaksanakan atau gagal. Kalau berhasil sebutkan potensi yang mendukung keberhasilan, apabila gagal atau tidak tercapai sebutkan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan.
Badingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya apakah ada peningkatan, tetap/sama atau ada penurunan tingkat capaian/ keberhasilannya.
Uraiakan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan dimasa mendatang.
         
BAB III  PENUTUP
Uraikan pada bagian penutup hal-hal sebagai berikut :

  • Kesimpulan laporan (keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh) ;
  • Penyampaian ucapan terima kasih; dan
  • Saran dan masukan untuk perbaikan dimasa mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.        Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.

Sub Bidang

Kegiatan
Banyaknya/ Jumlah
1
2
3
4
        1.             
Peraturan Perundang-undangan.
a.    Peraturan Desa

b.    Peraturan Bersama Kepala Desa

c.     Peraturan Kepala Desa

d.    Keputusan Kepala Desa

        2.             
Kependudukan.
a.    Jumlah Penduduk:
1)  Laki-laki
2)  Perempuan
3)  Jumlah Kepala Keluarga
4)  Jumlah Anggota Keluarga
5)  Jumlah Jiwa

b.    Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:
1)     Pendidikan Umum
2)     Pendidikan Khusus

c.     Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
1)     PNS
2)     TNI
3)     Swasta

        3.             
Pertanahan.
a.    Status Tanah:
1)     Sertifikat Hak Milik
2)     Sertifikat Hak Guna Usaha
3)     Sertifikat Hak Pakai

b.    Luas Tanah:
1)     Bersertifikat
2)     Belum Bersertifikat
3)     Tanah Kas Desa

c.     Peruntukan:
1)     Jalan
2)     Tanah Ladang
3)     Bangunan Umum
4)     Perumahan
5)     Ruang Fasilitas Umum

d.    Tanah yang Belum Dikelola
1)     Hutan
2)     Rawa-rawa

        4.             
Manajemen Pemerintahan.
a.    Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1)     PNS
2)     Non PNS

b.    Jumlah Anggota BPD

c.     Musyawarah Desa

d.    Musrengbangdes

e.    Musyawarah BPD

        5.             
Ketentraman dan Ketertiban.
a.    Pembinaan Hansip
1)     Jumlah Anggota

2)     Alat Pemadam kebakaran

3)     Jumlah Hansip Terlatih

b.    Ketentraman dan Ketertiban:

1)     Jumlah Kejadian kriminal

2)     Jumlah Bencana Alam

3)     Jumlah Operasi Penertiban

4)     Jumlah Pos Keamanan

5)     Jumlah Kecelakaan Remaja

        6.             
Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.
a.    Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
1)     Rt/Rw – Ada/Tidak
2)     PKK – Ada/Tidak
3)     Karang Taruna – Ada/Tidak
4)     Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak
5)     LPM – Ada/Tidak

b.    Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak

c.     Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak

d.    Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak

e.    Lembaga Adat – Ada Tidak

f.      Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak


2.    Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO.

Sub Bidang

Kegiatan
Jumlah/ Ada/ Tidak Ada -  Ya/Tidak
1
2
3
4
1.
Sarana dan Prasarana
a.    Jalan Desa (Km)

b.    Jalan Kabupaten/Kota (Km)

c.     Jalan Provinsi (Km)

d.    Jalan Negara (Km)

e.    Jembatan (Buah)

f.      Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)

2.
Pembangunan Pendidikan
a.  Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah)
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)
3). Sekolah Dasar (Jumlah)
4). Sekolah Menengah (Jumlah)
5). Akademi (Jumlah)
6). Institut/Sekolah Tinggi    
     (Jumlah)
b.  Tempat Pendidikan Khusus
1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)
2). Madrasah (Jumlah)
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)
5). Kursus-Kursus (Jumlah)

3.
Pembangunan Kesehatan
  1. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)
  2. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)
  3. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)
  4. Rumah sakit Mata (Jumlah)
  5. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)
  6. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)
  7. Rumah Bidan (Jumlah)
  8. Puskesmas (Jumlah)
  9. Apotik (Jumlah)

4.
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
a.    Sarana Olahraga:
1). Lapangan Umum (Jumlah)
2). Lapangan Khusus (Jumlah)
b.    Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1). Gelanggang Remaja (Jumlah)
2). Gedung Kesenian (Jumlah)
3). Gedung Teater (Jumlah)
4). Gedung Bioskop (Jumlah)
c.     Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah)
2). Panti Pijat Tunanerta  
     (Jumlah)
3). Panti Wordo (Jumlah)
4). Panti Jompo (Jumlah)
d.    Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
2). Papan Pengumuman  
     (Jumlah)

5.
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman
  1. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)
  2. Industri Besar (Jumlah)
  3. Industri Sedang (Jumlah)
  4. Industri Rumah Tangga (Jumlah)
  5. Tempat Rekreasi (Jumlah)
  6. Hotel (Jumlah)
  7. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)
  8. Saluran Irigasi (Jumlah)


3.        Bidang Kemasyarakatan
1
2
3
4
 1.             
Sosialisasi Produk Hukum Desa
a.    Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:
1)  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)

2)  Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)

3)  Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)

b.    Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

1)  Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)

2)  Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)

c.     Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa

1)  Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)

2)  Sosialisasi Peraturan Kepala Desa

3)  Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)

 2.             
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
a.    Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)

b.    Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)

c.     Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)

d.    Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)

e.    Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)

 3.             
Sosial Budaya Masyarakat
a.    Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)

b.    Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)

c.     Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)

d.    Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)


e.    Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)

f.      Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)

 4.             
Sosial Keagamaan
a.      Majelis Taklim (Jumlah)

b.     Majelis gereja (Jumlah)

c.      Majelis Budha (Jumlah)

d.     Majelis Hindu (Jumlah)

e.      Remaja Masjid (Jumlah)

f.       Remaja Gereja (jumlah)

g.      Remaja Budha (Jumlah)

h.     Remaja Hindu (Jumlah)

 5.             
Ketenagakerjaan
a.       Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)

b.      Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)


4.   Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.
Sub Bidang
Kegiatan

1
2
3
4
    1.             
Sosialisasi dan motivasi masyarakat
a.    Bidang Sosial Budaya
    (Berapa Kali)

b.    Bidang Ekonomi (Berapa Kali)

c.     Bidang Politik (Berapa Kali)

d.    Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)

    2.             
Pemberdayaan Masyarakat
a.    Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)

b.    Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)

c.     Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)

d.    Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)

    3.             
Penggalangan Partisipasi Masyarakat
a.    Bidang Pendidikan (Berapa Kali)

b.    Bidang Kesehatan
(Berapa Kali)



....................., .................. 2017
                                                                                          KEPALA DESA ………………………

TTD

    (……………………………….)
Lampiran II

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN
PER 31 DESEMBER

DUSUN
RW
RT
TAHUN 2015 (tahun lalu)
TAHUN 2016 (tahun ini)
KET
L
P
Jml
L
P
Jml

















































































JUMLAH







Sumber laporan penduduk akhir tahun 2015 & 2016

....................., .................... 2017
KEPALA DESA ………………………

TTD
(……………………………….)


Comments

  1. assalamulaikum,pak.terimakasih banyak atas materinya,smoga dapat di terapkan bagi desa desa di seluruh indonesa,agar tercipta sistim manajemen adminstrasi yang terstandarisasi

    ReplyDelete
  2. salam terima kasih atas materinya

    ReplyDelete
  3. Sama-sama, terimakasih juga sudah mau berkunjung.

    ReplyDelete
  4. Punya laporan RKPDesa 2017 gak yg berdasarkan permendagri. Mohon infonya

    ReplyDelete
  5. Punya laporan RKPDesa 2017 gak yg berdasarkan permendagri. Mohon infonya

    ReplyDelete
  6. untuk format LPPD Akhir Masa Jabatan ada contohnya gak??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Syukron admin.sdh sangat membantu

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.