Skip to main content

PANDUAN & FORMAT ADMINISTRASI MUSRENBANGDUS

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DUSUN

PENDAHULAN

Pada kesempatan ini akan dibahas panduan menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Khusus pada tulisan ini akan mmembicarakan  Musrenbang Dusun (Musrenbangdus).  Musrenbangdus dilaksankan pada bulan Januari setiap awal tahun paling lambat minggu ke-3 dan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan musrenbang tingkat desa (musrenbangdes) paling lambat minggu ke-4 bulan Januari.

MATERI TERKAIT SILAKAN BACA PEDOMAN & FORMAT ADMINISTRASI MUSRENBANG DESA

Karena menyangkut teknis,  penjelasan menjadi sedikit panjang, Namun dengan penjelasan step by step  akan memiliki gambaran bagaimana seharusnya musrenbang dipersiapkan dan dilaksanakan. Saya sajikan juga bagaimana format administrasi sebagai keluaran hasil sekaligus laporan musrenbang yang harus dibuat.
Bagi yang sudah mengetahui dan paham betul dengan pelaksanaan musrenbang tulisan ini hanya untuk pengingat belaka. Dan bagi yang masih baru dan belum pernah melaksanakannya mungkin dapat sedikit membantu atau dijadikan pedoman.

LATAR BELAKANG

Musrenbang merupakan wahana bagi masyarakat/warga untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan. Mencari jalan pemecahan atas masalah-masalah yang dihadapi. Menemukan kerangka pemecahan melalui rencana aksi/tindakan berupa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang ada secara efektif dan  efisien.  Pada akhirnya diharapkan dapat  diperoleh kesepakan prioritas  pembangunan dan konsensus pemecahannya.
Musrenbang dapat dijadikan penanda diperlakukannya masyarakat sebagai subyek utama pembangunan. Masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan hasil-hasilnya. Sebagai perangkat desa dan aparatur pemerintah  hakekatnya hanyalah pemegang amanah masyarakat.  Pertanggung jawaban  setiap pekerjaan atas tugas pokok fungsi jabatan kepada pemberi mandat yakni masyarakat menjadi tanggung jawab moral setiap aparat.
Jangan pernah meninggalkan musyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Musyawarah bukan sekedar proses yang dilakukan semata karena aturan, tetapi  juga sebagai legistimasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan  pemangku kepentingan.  Musyawarah menjembatani kepetingan masyarakat yang majemuk, sehingga keserasian, keselarasan dan harmonisasi kepentingan  atas berbagai  kelompok  menjadi milik dan tanggungjawab bersama.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kecamatan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Adapun  proses musrenbang  dari tingkat desa sampai tingkat nasional dan perkiraan tata waktunya dapat dilihat pada  diagram dibawah.

Alur proses & Jadwal musrenbang 

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman dan format administrasi musrenbang ditulis semata dengan maksud untuk mendorong pelaksanaan musrenbang dapat dilaksanakan  tepat waktu, lebih terarah dan tepat sasaran. Adapun tujuannya :

  1. Memberikan gambaran bagaimana mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang;
  2. Memberikan gambaran  bagaimana proses pelaksanaan musrenbang pada tiap tingkatan;
  3. Memberikan gambaran format administrasi yang harus dibuat sekaligus dilaporkan ke pemerintahan di atasnya sebagai hasil pelaksanaan musrenbang.

Proses penyusunan RKPD ditempuh melalui beberapa pendekatan, salah satunya  jalur pendekatan partisipatif. Dilakukan dengan mendorong partisipasi warga masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ditingkat Desa akrab disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada prakteknya dilaksanakan secara berjenjang  mulai dari tingkat dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.
Pelaksanaan Musrenbang di daerah merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah (Pemkab/Pemkot) dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah dalam rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan tersebut secara berjenjang digambarkan dalam diagram diatas.
Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dimulai dari Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh desa paling lambat minggu ke IV bulan Januari untuk perencanaan tahun berikutnya.  Sebelumnya dilaksankan  terlebih dahulu Murenbang dusun/RW

Berikut ini langkah-langkah yang harus disiapkan  melaksanakan Musrenbangdus


MUSRENBANG DUSUN

Pengertian Musyawarah Dusun adalah Rembug Warga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Musrenbang desa, untuk mendapatkan bahan masukan rencana pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif.  Karena desa sudah memiliki Perdes RPJM Desa maka, Rembuk warga/ musdus pada dasarnya hanya melaksanakan pengkajian terhadap RPJM Desa serta menginvertarisir perkembangan kebutuhan masyarakat (need assesment).

Maksud Penyelenggaraan musyawarah dusun/rembug warga 


  1. Untuk mendorong partisipasi dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungannya. 
  2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian warganya, melalui keterlibatan mereka dalam proses perencanaan.
  3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. 

Tujuan dari pelaksanaan musyawarah dusun/warga ini adalah : 


  1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun/RW setempat yang mencakup bidang sosial-budaya, ekonomi produktif warga, dan sarana prasarana fisik lingkungan, berikut alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. 
  2. Menetapkan usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. 
  3. Menyepakati dan menetapkan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mengikuti Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Waktu dan Tempat Musdus

Musdus dilaksanakan setiap bulan Januari paling lambat akhir minggu ke III. Dapat dilaksanakan pada hari kerja maupun diluar hari kerja, siang hari maupun malam hari namun tidak boleh dilaksanakan pada hari raya  keagamaan dan hari kemerdekaan (mengacu pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1).
Tempat penyelenggaraan Musdus dapat berupa gedung balai desa, gedung pertemuan desa, lapangan desa atau gedung sekolah yang ada di desa atau tempat lainnya yang layak. Tempat penyelenggaraan musyawarah harus berada diwilayah desa. (Permendesa 2/2015 Pasal 9).

Peserta 

Semua warga dusun berhak sebagai peserta, dan sekurang-kurangnya peserta Musdus  dihadiri
Kepala Desa/Lurah atau aparatur pemerintahan desa/kelurahan (sebagai narasumber dan tim monitoring).

  1. Kepala Dusun Pengurus RW
  2. Keterwakilan masing-masing pengurus RT. 
  3. Kader pemberdayaan masyarakat seperti anggota BKM/LKM, LPMD,  KPMD, dan kader-kader relawan lainnya.
  4. Tokoh masyarakat/agama/pemuka adat setempat. 
  5. Perwakilan perempuan. 
  6. Tokoh pemuda.
  7. Kader PKK/Posyandu. 
  8. Perwakilan kelompok masyarakat/profesi seperti petani, pelaku usaha, pedagang, bidan, dokter, guru, dan lain-lain yang ada di lingkungan dusun/RW setempat. 
  9. Perwakilan masyarakat miskin. 

Bagaimana Musdus dilaksanakan ?

Pada dasarnya tahapan pelaksanaan Musdus terdiri dari 3 (tiga) Tahapan :

  1. Tahap Persiapan.
  2. Tahap Pelaksanaan.
  3. Tahap Tindak Lanjut Musyawarah

Tahap Persiapan Musdus.

Tahap persiapan diarahkan untuk memastikan musyawarah dapat dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan (rencana), kegiatan persiapan musdus yaitu :

  1. Pembentukan Panitia 
  2. Persiapan Teknis

Pembentukan Panitia 

Contoh Susunan Panitia Musdus :
KETUA                 : Kepala Dusun
SEKRETARIS : Ketua Rw setempat
BENDAHARA         : Bendahara Rw setempat
PEMANDU         : KPMD yang ditunjuk warga setempat
NOTULEN         : LPMD/LPM
SEKSI-SEKSI : Warga setempat (sesuai kebutuhan)

Persiapan Teknis

Hal-hal yang bersifat teknis yang perlu disiapkan menjelang Musdus.

  1. Penentuan jadual pelaksanaan musyawarah dusun/ rembug warga yang dilakukan oleh Kepala Dusun/Ketua RW, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa. 
  2. Publikasi dan penyampaian undangan pelaksanaan musyawarah dusun/rembug warga ke tiap  RT/lingkungan dusun setempat setempat. 
  3. Penyiapan format administrasi Musdus yang diperlukan oleh sekretaris.
  4. Penyiapan logistik dan kelengkapan lainnya oleh seksi logistik, seperti : (i) tempat dan ruangan rembug, lengkap berikut soundsystem/audio apabila diperlukan. (ii) Alat tulis, kertas plano, spidol besar, isolasi, dan lain-lain. 
  5. Penyiapan konsumsi rapat oleh seksi konsumsi. 
  6. Penyusunan rangkaian agenda musyawarah dusun/ rembug warga. 
  7. Penyiapan data pendukung oleh seksi pengumpulan data/informasi, seperti : Peta dasar wilayah dusun/RW dan peta tematik lainnya, seperti (i) Peta sebaran KK miskin; (ii) Peta sebaran permukiman kumuh; dan (iii) Peta potensi dan permasalahan lainnya. 
  • Data dan informasi tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. 
  • Data hasil musyawarah warga tahun sebelumnya (bila ada).
  • Data jumlah penduduk per RT.
  • Data jumlah KK miskin per RT.
  • Data jumlah fasilitas umum dan sosial RT. 
  • Data potensi ekonomi, seperti kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. 

Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan forum musyawarah dusun/rembug warga  meliputi agenda sebagai berikut: 


  1. Pembukaan oleh Kepala Dusun/Ketua RW setempat. 
  2. Pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme musyawarah dusun/ rembug warga oleh sekretaris. 
  3. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi : 
  4. Musyawarah dusun/rembug warga yang dipandu oleh pemandu/fasilitator
  5. Rembug penentuan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mewakili dusun/RW-nya pada forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
  6. Penandatanganan Berita Acara
  7. Pembacaan Berita Acara
  8. Penutupan Msyawarah Dusun

Sebelum dijelaskan satu persatu dari tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam acara Musyawarah sebaiknya menyediakan waktu yang cukup luas pada sesi musyawarah/ rembug. Oleh karenanya pembicara pada pembukaan, pembacaan agenda musyawarah dan pemaparan-pemaparan oleh para nara sumber harus singkat, padat, jelas.Tidak menjadi ajang kontes pidato.


  1. Pembukaan oleh Kepala Dusun/Ketua RW setempat. ( meliputi penyampaian Latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan dan biaya penyelenggaraan musyawarah dusun disertai ucapan terimakasih dan langsung membuka secara resmi acara Musyawarah disampaikan paling lama 5 menit).
  2. Pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme musyawarah dusun/ rembug warga oleh sekretaris. (meliputi penjelasan bagaimana musyawarah dusun dilaksanakan  dan apa saja yang harus dihasilkan/ disepakati dalam musyawarah dusun disampaikan paling lama 10 menit).
  3. Pemaparan-pemaparan dan tanggapan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi :
  • Kepala Dusun (meliputi penyampaian evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2016 dan kebijakan pembangunan menyangkut  kepentingan wilayah Dusun paling lama 10 menit).
  • Kepala Desa atau aparatur pemerintah desa  (meliputi penyampaian evaluasi program/ kegiatan tahun sebelumnya, konsep dan kebijakan pembangunan desa sesuai RPJM Desa yang telah ditetapkan, informasi sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemanfaatan PAD Desa, ADD, Dana Desa, bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Informasi penting lainnya).
  • Tanggapan pihak pemerintah desa atas pemaparan kepala dusun (meliputi koreksi atau penegasan agar pembangunan di wilayah dusun mengacu kepada kebijakan pembangunan desa  sesuai RPJM Desa). 

4. Musyawarah dusun/rembug warga yang dipandu oleh pemandu/fasilitator/Pendamping lokal desa.

Pemandu musyawarah harus mampu mejembatani usulan warga dengan prioritas pembangunan pada RPJMDesa. Dalam menentukan prioritas pembangunan  pemandu hendaknya memperhatikan hal-hal berikut :
a) Membedakan antar keinginan dan kebutuhan , perlu diingat kadang warga tidak mampu membedakan antara kenginan dan kebutuhan. Suatu Program/kegiatan  merupakan kebutuhan apabila sifatnya tidak dapat ditunda, apabila tidak segera ditangani atau dilaksanakan akan berdampak kepada keselamatan jiwa atau mengganggu aktifitas warga yang lebih luas.
b) Nilai manfaat (Program/kegiatan hendaknya berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan orang banyak dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan terganggunya aktifitas warga yag lebih luas.
c) Program/ kegiatan harus bermanfaat terhadap  upaya penanggulangan kemiskinan.
d) Ketersediaan sumberdaya (SDA & SDM) dan sumber pendanaan.
Musyawarah harus menyepakati dan merumuskan program priritas pembangunan, mencakup :
a) Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swadaya murni masyarakat dusun/warga RW setempat.
b) Kegiatan prioritas yang akan diusulkan pendanaannya melalui mekanisme musrenbang desa/kelurahan. Kegiatan yang diusulkan terdiri dari :
Kegiatan pembangunan sarana prasrana dilingkungan dusun/ RW setempat
Kegiatan kemasyarakatan dan;
Kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Rembug penentuan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mewakili dusun/RW-nya pada forum Musrenbang Desa/Kelurahan. Terdiri dari 5 (lima) orang,  2 (dua orang diantaranya wakil perempuan sebagai perwakilan dusun/RW setempat yang dapat memperjuangkan usulan hasil musdus di forum Musrenbang Desa/ Kelurahan. 

6. Penandatanganan Berita Acara dan Pembacaan Berita Acara.

Apabila Musyawarah telah berhasil menyepakati usulan/kegiatan prioritas yang akan diperjuangkan pada Musrenbang desa/kelurahan dan disepakati Tim  Delegasi Dusun/RW dibuat berita acara  dan surat mandat. Berita Acara dibacakan agar diketahui oleh peserta musyawarah dan ditandatangani oleh wakil peserta musyawarah.

7. Penutupan Msyawarah Dusun

Apa saja yang dihasilkan dalam pelaksanaan Musrenbangdus ?

Secara umum, musyawarah dusun/rembug warga di tingkat dusun/RW menghasilkan keluaran berupa administrasi kegiatan dan laporan  musrenbangdus sebagai berikut : 
  1. Berita Acara, notulensi, dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah dusun/ rembug warga. 
  2. Daftar uraian potensi, permasalahan, dan solusi pemecahannya. 
  3. Daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. 
  4. Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mengikuti Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. 
  5. Laporan hasil kegiatan Musrenbangdus.
FORMAT ADMINISTRASI MUSRENBANGDUS DAPAT ANDA DOWN LOAD DISINI

Comments

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :
Sistematika LPJ ADD Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (S…

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.