Skip to main content

Sistematika LPJ Dana Desa (Format Baku & Contoh lengkap)

LPJ DANA DESA FORMAT BAKU BERIKUT CONTOH

Pada tulisan ini admin akan mengupas tuntas penyusunan LPJ Dana Desa. Tulisan ini akan membimbing penyusunan LPJ dari mulai membuat jilid, isi laporan sampai lampiran-lampiran yang diperlukan. Format yang digunakan merupakan format baku mengacu pada aturan terkini. Sekaligus disertai contoh LPJ Dana Desa lembar demi lembar.
Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota. Hakekatnya adalah laporan Bendahara Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Desa sesuai APBDesa.
Jadi LPJ Dana Desa terdiri dari Laporan Bendahara Desa dilampiri Laporan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari TPK.
Untuk memudahkan sistematika laporan dapat disusun sebagai berikut :

Sistematika LPJ ADD

Jilid
Kata Pengantar
Daftar Isi
Surat Pengantar Kepala Desa
Pendahuluan
I.    Laporan Keuangan Desa
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana
2.    Buku Kas Umum
3.    Lampiran BKU (SPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
4.    Buku Pajak
5.    Lampiran SSP/ e-Billing
6.    Buku Bank Desa
7.    Lampiran Copy RKD
II.    Laporan Penggunaan Dana Desa
Surat Pengantar TPK
A.    Kegiatan Pembangunan Hotmik Jalan
a)    SPP
b)    RAB
c)    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
d)    Lampiran (Bukti Pengeluaran)
e)    Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan

B.    Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
a)    SPP
b)    RAB
c)    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
d)    Lampiran (Bukti Pengeluaran)
e)    Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan

C.    Kegiatan Pemberdayaan (Pelatihan Peningkatan Kapasitar Aparatur Pemerintah Desa)
III.    Lampiran-lampiran
Foto Kegiatan 0%, 50 %, dan 100 %
SK TPK
IV.    Penutup

Sekarang kita bahas satu demi satu LPJ Dana Desa sesuai sistematika di atas. Sekedar untuk memudahkan pemahaman admin ilustrasikan sebagaiberikut :
1.    Desa Maju Kecamatan Mandiri Kabupaten Sejahtera telah menerima dana Tranfer Dana Desa Tahap I (satu)  sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 22 April 2016 dan telah menarik tunai pada hari itu juga.
2.    Dana Desa tersebut sesuai RKPDesa dan APBDesa dipergunakan untuk :
3.    Pembangunan Jalan (Hotmik jalan) Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah)
4.    Pembangunan Saluran Irigasi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
5.    Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6.    Seluruh Kegiatan telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan telah di serah terimakan oleh TPK  kepada Desa pertanggal 22 Juni 2016.
Dengan ilustrasi di atas Bagaimana LPJ Dana Desa dibuat ?
Berikut ini disajikan bagaimana lembar demi lembar LPJ harus dibuat. Hanya sebagai contoh dan gambaran umum saja. Selanjutnya silakan anda buat sesuai yang terbaik menurut Anda, yang perlu diperhatikan jangan keluar dari aturan dan format baku yang telah ditetapkan.
Contoh Format LPJ Dana Desa

Lembar muka (Jilid)

Contoh Jilid :

Lembar Kata Pengantar

Contoh Kata Pengantar :
Kata Pengantar
Ucapan syukur kehadirat Tuhan YME, bahwa atas perkenanNya Desa Maju telah dapat melaksanakan program/ kegiatan yang di danai Dana Desa.
Ucapan terimakasih pada TPK dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.
Ucapan terimaksih Kepada BPD atas kerjasamanya dan untuk ditingkatkan dimasa mendatang.
LPJ merupakan bahan evaluasi sekaligus koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik di tahun mendatang.
Demikian LPJ ini disampaikan sebagai bahan seperlunya. dst;

Maju, 22 Juli 2016 
Kepala Desa Maju

……………..

Lembar Daftar Isi

Contoh Daftar Isi
Kata Pengantar                                   i
Daftar Isi                                            ii
Surat Pengantar    Kepala Desa                            iii
Pendahuluan                                        1
I.    Laporan Keuangan Desa                            …
1.    Laporan Realisasi Penggunaan Dana                …
2.    Buku Kas Umum                                …
3.    Lampiran BKU (SPP dan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja)                                …
4.    Buku Pajak                                    …
5.    Lampiran SSP/ e-Billing                            …
6.    Buku Bank Desa                                …
7.    Lampiran Copy RKD                            …
II.    Laporan Penggunaan Dana Desa                        …
Surat Pengantar TPK                                …
A.    Kegiatan Pembangunan Hotmik Jalan                …
a)    SPP                                     …
b)    RAB                                    …
c)    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja            …
d)    Lampiran (Bukti Pengeluaran)                    …
e)    Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan            …
B.    Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi                …
a)    SPP                                     …
b)    RAB                                    …
c)    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja            …
d)    Lampiran (Bukti Pengeluaran)                    …
e)    Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan            …
C.    Kegiatan Pemberdayaan (Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa)                …
III.    Lampiran-lampiran                                …
Foto Kegiatan 0%, 50 %, dan 100 %                    …
SK TPK                                        …
IV.    Penutup

Surat Pengantar Kepala Desa

Contoh Surat Pengantar Kepala Desa  

Lembar Pendahuluan

Contoh Pendahuluan:
Pendahuluan
Dengan telah diterimanya Dana Desa, dan selesainya kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan LPJ Dana Desa kepada Bupati/walikota. Sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan desa.
LPJ Dana Desa dimaksudkan untuk :
  • Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
  • Bahan Penilaian atas kinerja pemerintah desa.
  • Bahan masukan dalam perencanaat dimasa mendatang yang lebih baik.

Dasar hukum penyusunan LPJ :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015  tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor…. Tahun…. tentang Penetapan Prioritas Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ….. Nomor ……)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016  tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten ……… No…. Tahun …. Tentang Desa.
  10. Peraturan Bupati/Walikota ……… No….  Tahun….. Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Bupati / Walikota …….. No. …. Tahun ….. Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lingkup Kabupaten ……;
  12. Peraturan Desa Maju Kecamatan Mandiri Nomor …. Tahun …. Tentang RKPDesa Tahun 2016;
  13. Peraturan Desa Maju Kecamatan Mandiri Nomor ….. Tahun …. Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016;
  14. dst;

Comments

  1. OK BANGET SANGAT MEMBANTU, MAKASIH....

    ReplyDelete
  2. Ma kasih Pak... ini sangat mencerahkan !! Sukses untuk semuanya

    ReplyDelete
  3. Ok Pak... Ma kasih banget,, saya dapt pencerahan yang baik !! Semoga semuanya sukses

    ReplyDelete
  4. terima kasih admin. sangat membantu sekali

    ReplyDelete
  5. terima kasih admnin. sangat membantu sekali

    ReplyDelete
  6. mohon penjelasannya perbedaan antara LJK Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. LPJ keuangan desa dari ADD maupun DD prinsipnya sama saja, yang membedakan hanya kode rekening dan kode bidang sub bidang kegiatan.

      Delete
  7. Trimakasih,semakin memperjelas pekerjaan

    ReplyDelete
  8. untuk format pelaporannya juga sama pak?seperti BKU, buku pajak,dan yang lainnya?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh LPJ Dana Desa (Dilengkapi Format Baku)

Contoh LPJ DD 2016 (format Excel & Word)  Berikut ini admin coba mengulas cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa. Dilengkapi dengan format yang sudah dibakukan. LPJ ini merupakan administrasi yang wajib dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Admin mengambil kasus kegiatan pengaspalan jalan dengan hotmix dan penambalan di Desa Astina Kecamatan Kurawa. Adapun Rencana Anggaran Biaya sesuai RKPDesa dan APBDesa  sebesar Rp. 356.963.600,-.
Segera setelah TPK menerima Surat Perintah Kerja (SPK) mencermati dan mempelajari RAB. Sebagai contoh RAB yang akan dilaksanakan TPK sebagai berikut :

FORMAT BARU ADMINISTRASI DESA (PERMENDAGRI 47/2016)

Administrasi Desa Format Baru  Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
Administrasi UmumAdministrasi PendudukAdministrasi KeuanganAdministrasi PembangunanAdministrasi La…

LAPORAN KEPALA DESA FORMAT BARU 2016

Laporan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 46/2016 Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Silakan simak tuntas penjelasannya !
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; danInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2) LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan k…

Format Profill Desa Lengkap (Download)

Profil Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.
Dasasr Hukum Penyusunan Profil Desa :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari 2013 tentang sistem pendataan Profil Desa/Kelurahan.
Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementrian Dalam Negeri http//www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Contoh Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada  :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Bahwa tata cara pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kriteria.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :
A.    Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasaPembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis  dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia  barang/jasa  untuk  memperoleh  harga yang lebih murah;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fa…

Copy Lengkap Contoh SK Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk administrasi desa. Dalam melaksanakan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Desa.
Surat Keputusan Kepala Desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Karenannya bentuk dan format telah diatur. Berikut contoh berbagai Surat Keputusan Kepala Desa. Dapat di-download dengan mudah dan gratis.
Kami upload dalam bentuk word, agar mudah di edit dan disesuaikan dengan kondisi anda.

Berikut berbagai SK Kepala Desa yang dapat anda download :
SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Download disini
SK RT. Download disiniSK Tim Penyusun RPJMDes DownloadSK Tim Penyusun RKPDes Down LoadSK Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) DownloadSK Posyandu Down loadSK BKD Down loadSK UP2K Down loadSK MCK Komunal DownloadSK TPK DownloadSK Bendahara Download  ....

PANDUAN LENGKAP MENYUSUN RAB (FORMAT RAB DESA)

Cara Menghitung RAB Cara menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB bisa dilakukan dengan  dua cara.
Cara Pertama  Menggunakan perhitungan  m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar (praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat diketahui kebutuhan  bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan  biaya kasar.
Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan  per m2/m3.
Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana ukuran rumah yang akan dibangun panjang  10 meter dan lebar 7 meter.  Harga satuan per m2 rumah sederhana di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. …

LPPD Akhir Tahun Anggaran (Format Permendagri 46/2016)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa…

SEJARAH UU DESA TAHUN 1948-2016

9 Peraturan Perundang-Undangan Desa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa telah mengalami perubahan dari waktu-ke waktu. Sembilan kali berganti sejak tahun 1948 hingga 2016. Sekedar bahan pengetahuan dapat disebutkan dibawah ini :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomo1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentukanya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.