Monday, 23 January 2017

Download Format Administrasi Musrenbang Desa


Bagi sobat Desa yang belum sempat membuat format administrasi yang harus disiapkan menjelang pelaksanaan Musrenbang Desa silakan download format berikut :
Format berbentuk file MS XL, beserta penjelasan cara pengisian,  terdiri dari :



  1. Format Berita Acara Musrenbang Desa
  2. Format Daftar Hadir
  3. Format Prioritas Masalah
  4. Format Prioritas Usulan
  5. Format Surat Mandat

Sebenar format tersebut tidak berbeda dengan format musrenbang desa sebelumnya. Filenya pasti ada di laptop atau komputer anda. Namun apabila file lama tidak ketemu tidak ada salahnya memanfaatkan format yang kami sediakan. Semoga bermanfaat.

Silahkan Klik untuk mendownload
FORMAT ADMINISTRASI MUSRENBANG DESA

Wednesday, 18 January 2017

PERAN DESA PADA MURENBANG KECAMATAN

Delegasi Desa

Delegasi Desa pada Musrenbang Kecamatan adalah orang yang ditunjuk berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan pada musrenbang desa dan ditetapkan dengan penugasan/ keputusan Kepala Desa sebagai penerima mandat untuk memperjuangkan usulan prioritas desa  di forum musrenbang kecamatan.


Delegasi Desa adalah pemegang mandat seluruh masyarakat desa yang diwakili peserta musrenbang desa. Wajib menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa melalui forum musrenbang kecamatan. Prioritas usulan kegiatan pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam musrenbang desa untuk diajukan ke tingkat kabupaten harus dikawal.
Agar dapat mengawal kepentingan desa pada forum kecamatan delegasi desa harus dipersiapkan. Mungkin beberapa hal dibawah ini patut menjadi perhatian agar delegasi desa dapat melaksanakan peran secara maksimal.

Delegasi desa yang ditunjuk selain punya kemampuan berbicara dan menyapaikan pendapat yang baik, juga hendaknya mempunyai kemauan mempelajari dan menggali kebijakan dan prioritas pembangunan desa maupun kabupaten. Melalui pencermatan atas RPJM Desa, RPJMD Kabupaten/kota dan sasaran-saran strategis pada RKPD Kabupaten/kota maupun RKP Desa.

Penting untuk dipahami bahwa musrenbang desa pada dasarnya adalah langkah awal penyusunan RKP Desa. Hasil musrenbang desa berupa prioritas kegiatan pembangunan desa harus menjadi dasar pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa yang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa paling lambat akhir bulan September.

Kesinambungan perencanaan dari musrenbang desa pada bulan Januari dan Musdes RKPDesa pada bulan Juni yang mendasari penetapan RKPDesa di bulan September  akan ditindak lanjuti dengan pengesahan Perdes APBDesa  paling lambat akhir Desember.


MUSRENBANG KECAMATAN

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

Musrenbang Kecamatan dilaksankan paling lambat Bulan Februari minggu ke-empat. Kecamatan melaksanakan Musrenbang berdasarkan pedoman dan jadwal yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten atau sebutan lain yang menangani bidan perencanaan di tingkat Kabupaten.
Musrenbang Kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan dan BAPELITBANGDA (Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah)  atau sebutan lain yang membidangi perencanaan pembangunan



Kabupaten/Kota.
Kecamatan berkewajiban menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang serta menyiapkan Rancangan Rencana Tahunan Pembangunan Kecamatan. Sedangkan BAPELITBANGDA atau sebutan lain yang membidangi perencanaan pembangunan kabupaten/kota mempersiapkan dan mengatur jadwal pelaksanaan seluruh  Musrenbang Kecamatan, membentuk dan mempersiapkan/melatih Tim Pemandu, dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dasar Pelaksanaan Musrenbang

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

Maksud dan Tujuan Musrenbang Kecamatan

Diselenggarakan dengan maksud sebagai forum musyawarah di tinggat kecamatan untuk memperoleh masukan prioritas pembangunan di desa maupun lintas desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya. 
Adapun tujuan Musrenbang Kecamatan diantaranya :
  1. Menyepakati prioritas usulan hasil musrenbang desa yang akan menjadi prioritas pembangunan kecamatan. Program dan kegiatan yang dibahas dan disepakati meliputi program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan pilihan sesuai fungsi SKPD/gabungan SKPD dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal.
  2. Menyepakati prioritas usulan program dan kegiatan lintas desa/kewilayahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai klasifikasi dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  3. Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan kecamatan yang tidak tercakup dalam prioritas pembangunan desa.
  4. Menyepakati delegasi/ utusan yang akan mewakili kecamatan dalam memperjuangkan hasil musrenbang kecamatan pada forum musrenbang kabupaten.

Tahapan pelaksanaan Musrenbang 

Bagaimana tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan:
Ini tahapan yang mesti dilakukan :
  • Tahap Persiapan
  • Tahap Pelaksanaan
  • Tahap Pasca Pelaksanaan
Untuk jelasnya mari kita bahas satu persatu dari tiga tahapan di atas ;

Tahap Persiapan

  1. Pada tahap ini yang pertama diakukan membentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). Camat sebagai penanggungjawab musrenbang dan Sekretaris Camat sebagai ketua, seksi-seksi dibentuk sesuai kebutuhan.
  2. Selanjutnya identifikasi dan penentuan peserta, peserta dari desa sesuai mandat musrenbang desa, para pemangku kepentingan yang bekerja dilingkup wilayah kecamatan. 
  3. Penyiapan teknis musrenbang dilakukan oleh TPM, menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan, menyiapkan peralatan, bahan/materi (termasuk rekapan seluruh usulan dari musrenbang desa) dan notulen musrenbang kecamatan. 
  4. Penyiapan bahan musrenbang, desa menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan masing-masing desa, sekurang-kurangnya telah mengakomodir prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Menyiapkan usulan prioritas kegiatan sesuai hasil musrenbangdesa yang telah dituangkan dalam format yang telah ditentukan sebagai usulan prioritas kegiatan ke tingkat kabupaten. Daftar nama delegasi desa sesuai Surat Mandat untuk mengikuti musrenbang kecamatan. Sedangkan dari kabupaten menyampaikan prioritas kegiatan pembangunan kabupaten untuk tahun mendatang berdasarkan SKPD pelaksananya dan pendanaannya.

Tuesday, 17 January 2017

LKPJ KEPALA DESA

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa hakekatnya adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disampaikan secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan Maret atau tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.


Apa sih bedanya LKPJ dengan LPPD  ?
Baik LKPJ maupun LPPD keduanya merupakan laporan Kepala Desa yang wajib dibuat setiap akhir tahun anggaran. Keduanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Bedanya LKPJ dengan LPPD salah satunya adalah tujuan penyampaian Laporan tersebut. LPPD ditujukan kepada Bupati/Walikota, sedangkan LKPJ disampaikan kepada BPD. Keduanya merupakan bahan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun.

Pada tulisan ini akan dibahas penyusunan LKPJ Kepala Desa. Sedangkan pedoman penyusunan LPPD bagi yang belum membaca silahkan baca artikelnya:

UPDATE SISTEMATIKA LPPD SESUAI PERMENDAGRI 46/2016

Karena keduannya merupakan laporan Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun satu tahun, Sistematika penyusunan LKPJ tidak jauh berbeda dengan LPPD. Namun pada LKPJ wajib mencantumkan dan menjelaskan materi kebijakan yang diambil sehubungan pelaksanaan Peraturan Desa terutama pelaksanaan APBDesa.  

Sebagai gambaran, berikut ini sistematika LKPJ Kepala Desa kepada BPD

BAB I     PENDAHULUAN
  1. Pengertian
  2. Maksud tujuan
  3. Ruang Lingkup LKPJ
  4. Dasar Hukum
BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
  1. Pemerintahan Desa 
  2. Demograpi
  3. Sarana Prasarana
  4. Kesejahteraa Masyarakat
BAB III   LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Evaluasi LPPD Tahun sebelumnya
  2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (i) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (i) Bidang Pelaksanaan Pembangunan (iii) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (iv) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  3. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  4. Pelaksanaan dan Realisasi APBDesa.
  5. Kendala/ masalah yang dihadapi dan upaya yang dilakukan
BAB IV   PENUTUP
  1. Kesimpulan
  2. Saran/ masukan
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penyusun LKPJ Kepala Desa tidak banyak diatur dalam Permendagri 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 8 yang terdiri dari dua ayat.

Isinya silahkan menyesuaikan dengan LPPD karena prinsipnya LKPJ itu sama dengan LPPD sebagai media pertanggung jawaban, hanya saja penyampaiannya kepada BPD.

Silakan baca UPDATE SISTEMATIKA LPPD SESUAI PERMENDAGRI 46/2016

LKPJ merupakan wujud tanggung jawab Kepala Desa kepada masyarakatnya sebagai pemberi mandat. Masyarakat bersama-sama BPD berhak mengevaluasi kinerja Kepala Desa.
Apabila kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dianggap baik/ berhasil, maka kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun mendatang. Tetapi apabila kurang atau bahkan tidak berhasil maka BPD dan Kepala Desa harus duduk bersama merumuskan kembali kebijakan yang akan diambil di tahun berikutnya.
Kebijakan yang harus dirumuskan meliputi :
  1. Kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah/sedang berlangsung agar masalah tersebut ditekan dan dihilangkan (teratasi).
  2. Kebijakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki (SDA, SDM dan Anggaran) dalam mencapai visi dan misi desa yang telah ditetapkan.
Selain laporan tertulis kepada Bupati/Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ, Kepala Desa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses warga. Misalnya  papan pengumuman, pamflet, poster, web/blog desa.

Sunday, 15 January 2017

PANDUAN DAN ADMINISTRASI MUSRENBANG DESA

MUSRENBANGDES 

Tidak terasa kita memasuki tahun 2017. Bagi Aparatur Pemerintah dari level desa sampai pemerintah pusat, awal tahun berarti siap melaksanakan perencanaan  yang dibuat pada tahun sebelumnya dan harus memulai membuat perencanaan tahun mendatang.
Perencanaan ditingkat desa sampai tingkat pusat, intinya sama hanya berdeda ruang lingkup wilayah, waktu dan sebutan saja. Perencanaan tersebut terdiri dari :
  1. Perencanaan Jangka Menengah (RPJM Desa , RPJMD/Kab-Kota, RPJMD/Provinsi dan RPJMN/Pemerintah Pusat. Perencanaan Jangka Menengah didesa berlaku untuk 6 (enam tahun), sedangkan bagi daerah dan Pemerintah Pusat berlaku untuk 5 (lima) tahun. Sesuai masa jabatan eksekutif ditiap tingkatan. Ditetapkan satu kali setiap periode pemilihan eksekutif, dan sudah harus ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pejabat tersebut dilantik.
  2. Perencanaan tahunan sebagai penjabaran perencanaan jangka menengah untuk periode tahunan juga wajib dibuat dari pemerintahan level desa sampai pusat. Rencana kerja tahunan ini akrab disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah). RKP disusun dan ditetapakan setiap tahun, pada tahun berjala untuk pelaksanaan tahun yangkan datang. Contoh RKP Desa untuk tahun pelaksanaan tahun Anggaran 2018 harus sudah disyajakan dengan Peraturan Desa paling lambat 31 September tahun 2016.
  3. Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah dalam Anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBDesa s.d RAPBN). Dan harus sudah disyahkan paling lambat akhir tahun menjelang awal tahun pelaksanaan.
Pada awal tahun pemerintah pada level desa sampai pusat harus mengerjakan dua hal. Ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Tdak ada mata uang  didunia ini yang hanya memiliki gambar satu sisi. Kalau ada pasti mata uang tersebut tidak akan laku alias palsu. Demikian halnya dalam pemerintahan satu tahun berarti dua sisi pekerjaan. Sisi pertama yaitu mengerjakan perencanaan yang dibuat tahun sebelumnya. Dan sisi kedua membuat perencanaan untuk tahun yang akan datang. Kedua sisi pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan pada tahun yang sama.

Pada kesempatan ini kita akan membahas sisi pekerjaan membuat perencanaan tahun yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan.
Mengapa perencanaan untuk tahun mendatang harus dibuat bulan Januari sekarang ?
Harus kita ingat bahwa perencanaan RKP berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Coba bayangkan kalau desa baru mulai mempersiapkan RKP bulan Juni misalnya, RKP di pusat mungkin baru ditetapkan bulan Desember, bagaimana penetapan APBN-nya bisa sangat terlambat dan berakibat patal tergannggunya kalender pembangunan di negeri ini.

Penyusun RKP pada dasarnya dimulai dari desa secara berjenjang sampai pemerinah pusat. Didesa paling lambat minggu ke-empat dilaksanakan musrenbang desa. Bulan Februari dilaksanakan musrenbang kecamatan. bulan Maret musrenbang Kabupaten dan provinsi menyelenggarakan musrenbang  di bulan April, berakhir dengan musrenbang nasional pada bulan Mei. Jadi musrenbang pada bulan Januari ini adalah awal dan menjadi dasar penyusunan RKP.

Musrenbang merupakan bentuk perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (bottom up). Pada tulisan ini kita akan kupas tuntas bahasan tentang musrenbang desa.

Pengertian

Musrenbang Desa adalah forum rembug warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

Maksud dan Tujuan

Musrenbang desa dilaksanakan dengan maksud dilaksanakannya model perencanaan partisipatip di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/ lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa,


Sedangkan  tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya musrenbang desa adalah:
  1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
  2. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan
Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan sebagaimana no (1) di atas dihasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas  yaitu :
  • Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa, harus dimasukan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid/mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa dan lain-lain.
  • Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD).
  • Menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat  dan akan  pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi, pembangunan saluran irigasi tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.  

Keluaran/output  Musrenbang Desa

Apa saja sih yang dihasilkan dari pelaksanaan Musrenbang Desa ?
Dari penjelasan di atas diperoleh gambaran apa saja yang dihasilkan dari sebuah proses yang namanya Musrenbang Desa, yaitu :
Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksankan oleh desa yang dibiayai melalui swadaya masyarakat.
Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari  ADD maupun Dana Desa.
Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/ kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD kabupaten maupun APBD Provinsi.
Semua keluaran musrenbang di atas dituangkan dalam bentuk administrasi tertulis. Dan dilaporkan ke tingkat kecamatan sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
Format administrasi musrenbang desa yang harus dibuat dan dilaporkan ke kecamatan terdiri dari :
  1. Berita Acara Musyawarah.
  2. Format Daftar Prioritas Masalah.(Form A-1)
  3. Format Prioritas Kegiatan (Form-B-1)
  4. Format Daftar Usulan Kegiatan (Foorm C-1)
Bagaimana bentuk dan format admnistrasi musrenbang desa di atas selengkapnya akan akan dibahas dibagian akhir. 
Sebelumnya mari kita bahas bagaimana Musrenbang Desa dilaksanakan.

Proses Pelaksanaan Musrenbangdes

Pada dasarnya Musrenbang Desa dilaksankan dengan tahapan yang terdiri dari :
  1. Tahap Persiapan / Pra-musrenbangdes.
  2. Tahap Pelaksanaan dan
  3. Tahap Pasca Pelaksanaan.

Apa saja yang perlu dilakukan pada tiap  tahapan ?

Tahap Persiapan 

Ingat pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan setiap tahun paling lambat minggu ke IV bulan Januari. Apa saja yang dilakukan pada pada tahap Pra-musrenbangdes?

  1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) terdiri dari 3-5 orang ditetapkan denga SK Kepala Desa. TPM bertugas mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan/pra musrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang. Karena hasil musrenbang ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa maka nantinya anggota TPM juga dilibatkan sebagai bagian dari Tim Penyusun RKP Desa. Ketua TPM biasanya Sekretaris Desa yang juga otomatis karena jabatannya menjadi ketua Tim Penyusun RKPDesa. Sedangkan  Kepala Desa sebagai pelindung dan pembinan TPM.
  2. Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musenbangdesa serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.
  3. Merangkum berita acara musrenbangdes dan menyusun laporan pelaksanaan musrenbangdes dilengkapi; berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus disampakan ke tingkat kecamatan.
  4. Memastikan pelaksanaan musrenbang berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya sebagai acara seremonial, atau parade pidato tetapi harus benar-benar memberi ruang dan waktu bagi musyawarah warga yang partisipatip dan berkualitas. TPM harus mampu menjadi pemandu musyawarah yang baik.

Tahap Pelaksanaan

Pada hari yang ditentukan sesuai undangan yang telah disebarkan, musrenbang desa dilaksanakan. Proses pelaksanaan musrenbangdes sebagai berikut:
  1. Pembukaan oleh Kepala Desa (singkat paling lama 5-10 menit).
  2. Penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda dan tata-tertib musrenbang desa. (5-7 menit)
  3. Pemaparan-pemaparan dari Kepala Desa tentang evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Camat atau aparat kecamatan yang mewakili (kasi pemberdayaan masyarakat dan desa) menyampaikan perkiraan pagu indikatif desa dan pagu indikatif wilayah kecamatan serta pembangunan sektoral dari kabupaten/provinsi yang akan dilaksanakan di desa pada tahun tersebut, dan konsep kebijakan pembangunan wilayah kecamatan (misalnya kerjasama antardesa). Bagian akhir dari pemaparan dibuka tanggapan-tanggapan dari peserta musyawarah. Pada sesi ini pemaparan dan tanggapan paling lama  30 menit. Penting setiap sesi dibatasi waktu karena bukan parade pidato. Berikan waktu yang luas untuk sesi musyawarah.
  4. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes),Berikan waktu seluas-luasnya pada sesi ini, setidaknya 90 menit. Yang dimusyawarahkan intinya yaitu ; Perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan. Menyepaksti nama-nama dari peserta musyawarah sebagai delegasi desa dalam forum musrenbang kecamatan untuk memperjuangkan usulan desa. Tim/ delegasi terdiri dari 3-5 sekurang-kurangnya 30% dari unsur  perempuan. 
  5. Pembacaan berita acara musrenbangdes dan penndatangan oleh wakil peserta dan pembacaan nama-nama peserta yang menjadi delegasi desa.
  6. Penutupan oleh Kepala Desa.

Tahap Pasca Pelaksanaan

Setelah selesai musrenbangdes dilaksankan TPM menyusun laporan. Adapun format dan bentuk administrasi yang harus dibuat dan dilaporkan ke tingkat kecamatan seperti contoh di bawah :

Contoh Berita Acara Musrenbang Desa

Contoh Surat Mandat Musrenbang Desa

Contoh Format Prioritas masalah Musrenbang


Contoh Format Prioritas Kegiatan Musrenbang

Contoh format Daftar Usulan Musrenbang



Wednesday, 11 January 2017

UPDATE SISTEMATIKA LPPD SESUAI PERMENDAGRI 46 /2016

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)


Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan, (Pada akhir masa jabatan)
3.    Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4.    Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentangLaporan Kepala Desa.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.


Untuk lebih jelasnya silakan simak lebih lanjut penjelasannya

KATA PENGANTAR

  • Berisi ucapan puji syukur, telah menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa dan menyelesaikan LPPD akhir tahun anggaran.
  • Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu Pemerintah Desa.
  • Secara khusus ucapan terimaksih kepada BPD atas kerjasamanya dan untuk ditingkatkan dimasa-masa mendatang.
  • Permohonan kritik saran yang membangun dari khalayak untuk perbaikan dimasa mendatang.
DAFTAR ISI

Tulislah Sistematika diatas disertai nomor halaman dimana bagian tersebut terdapat dalam isi LPPD. Penting memberikan daftar isi agar memudahkan pegguna laporan mencari isi yang diperlukan.

BAB I     PENDAHULUAN

1.1 Tujuan penyusunan laporan;
Uraikan tujuan penyusunan Laporan misalnya : untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun, sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa, dst.

1.2 Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa;
Uraikan Visi dan Misi desa sebagaimana tercantum pada RPJMDesa.
Uraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKPDesa

1.3 Strategi dan kebijakan
Uraikan disini Strategi dan Kebijakan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada RKPDesa.Dapat menggunakan analisis SWOT.

BAB II     LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Uraikan tentang rencana dan pelaksanaan Program Kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.

2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan bidang pembangunan desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.
.

2.3 Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.

2.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.

2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Memuat uraian:
1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
Pendapatan Desa.              
Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b) Bidang Pembangunan;                  
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    ;      
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;          
e) Bidang Tak Terduga;  
f) Jumlah Belanja; dan              
g) Surplus/Defisit.                      
h) Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
i) Penerimaan Pembiayaan ;              
j) Pengeluaran Pembiayaan ; dan          
k) Selisih Pembiayaan.





2.6 Keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b) Bidang Pembangunan;                  
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    ;      
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Uraikan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa apakah berhasil dilaksanakan atau gagal. Kalau berhasil sebutkan potensi yang mendukung keberhasilan, apabila gagal atau tidak tercapai sebutkan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan.
Badingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya apakah ada peningkatan, tetap/sama atau ada penurunan tingkat capaian/ keberhasilannya.
Uraiakan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan dimasa mendatang.
         
BAB III  PENUTUP
Uraikan pada bagian penutup hal-hal sebagai berikut :

  • Kesimpulan laporan (keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh) ;
  • Penyampaian ucapan terima kasih; dan
  • Saran dan masukan untuk perbaikan dimasa mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.        Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.

Sub Bidang

Kegiatan
Banyaknya/ Jumlah
1
2
3
4
        1.             
Peraturan Perundang-undangan.
a.    Peraturan Desa

b.    Peraturan Bersama Kepala Desa

c.     Peraturan Kepala Desa

d.    Keputusan Kepala Desa

        2.             
Kependudukan.
a.    Jumlah Penduduk:
1)  Laki-laki
2)  Perempuan
3)  Jumlah Kepala Keluarga
4)  Jumlah Anggota Keluarga
5)  Jumlah Jiwa

b.    Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:
1)     Pendidikan Umum
2)     Pendidikan Khusus

c.     Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
1)     PNS
2)     TNI
3)     Swasta

        3.             
Pertanahan.
a.    Status Tanah:
1)     Sertifikat Hak Milik
2)     Sertifikat Hak Guna Usaha
3)     Sertifikat Hak Pakai

b.    Luas Tanah:
1)     Bersertifikat
2)     Belum Bersertifikat
3)     Tanah Kas Desa

c.     Peruntukan:
1)     Jalan
2)     Tanah Ladang
3)     Bangunan Umum
4)     Perumahan
5)     Ruang Fasilitas Umum

d.    Tanah yang Belum Dikelola
1)     Hutan
2)     Rawa-rawa

        4.             
Manajemen Pemerintahan.
a.    Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1)     PNS
2)     Non PNS

b.    Jumlah Anggota BPD

c.     Musyawarah Desa

d.    Musrengbangdes

e.    Musyawarah BPD

        5.             
Ketentraman dan Ketertiban.
a.    Pembinaan Hansip
1)     Jumlah Anggota

2)     Alat Pemadam kebakaran

3)     Jumlah Hansip Terlatih

b.    Ketentraman dan Ketertiban:

1)     Jumlah Kejadian kriminal

2)     Jumlah Bencana Alam

3)     Jumlah Operasi Penertiban

4)     Jumlah Pos Keamanan

5)     Jumlah Kecelakaan Remaja

        6.             
Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.
a.    Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
1)     Rt/Rw – Ada/Tidak
2)     PKK – Ada/Tidak
3)     Karang Taruna – Ada/Tidak
4)     Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak
5)     LPM – Ada/Tidak

b.    Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak

c.     Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak

d.    Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak

e.    Lembaga Adat – Ada Tidak

f.      Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak


2.    Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO.

Sub Bidang

Kegiatan
Jumlah/ Ada/ Tidak Ada -  Ya/Tidak
1
2
3
4
1.
Sarana dan Prasarana
a.    Jalan Desa (Km)

b.    Jalan Kabupaten/Kota (Km)

c.     Jalan Provinsi (Km)

d.    Jalan Negara (Km)

e.    Jembatan (Buah)

f.      Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)

2.
Pembangunan Pendidikan
a.  Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah)
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)
3). Sekolah Dasar (Jumlah)
4). Sekolah Menengah (Jumlah)
5). Akademi (Jumlah)
6). Institut/Sekolah Tinggi    
     (Jumlah)
b.  Tempat Pendidikan Khusus
1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)
2). Madrasah (Jumlah)
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)
5). Kursus-Kursus (Jumlah)

3.
Pembangunan Kesehatan
  1. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)
  2. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)
  3. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)
  4. Rumah sakit Mata (Jumlah)
  5. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)
  6. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)
  7. Rumah Bidan (Jumlah)
  8. Puskesmas (Jumlah)
  9. Apotik (Jumlah)

4.
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
a.    Sarana Olahraga:
1). Lapangan Umum (Jumlah)
2). Lapangan Khusus (Jumlah)
b.    Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1). Gelanggang Remaja (Jumlah)
2). Gedung Kesenian (Jumlah)
3). Gedung Teater (Jumlah)
4). Gedung Bioskop (Jumlah)
c.     Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah)
2). Panti Pijat Tunanerta  
     (Jumlah)
3). Panti Wordo (Jumlah)
4). Panti Jompo (Jumlah)
d.    Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
2). Papan Pengumuman  
     (Jumlah)

5.
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman
  1. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)
  2. Industri Besar (Jumlah)
  3. Industri Sedang (Jumlah)
  4. Industri Rumah Tangga (Jumlah)
  5. Tempat Rekreasi (Jumlah)
  6. Hotel (Jumlah)
  7. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)
  8. Saluran Irigasi (Jumlah)


3.        Bidang Kemasyarakatan
1
2
3
4
 1.             
Sosialisasi Produk Hukum Desa
a.    Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:
1)  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)

2)  Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)

3)  Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)

b.    Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

1)  Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)

2)  Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)

c.     Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa

1)  Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)

2)  Sosialisasi Peraturan Kepala Desa

3)  Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)

 2.             
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
a.    Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)

b.    Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)

c.     Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)

d.    Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)

e.    Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)

 3.             
Sosial Budaya Masyarakat
a.    Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)

b.    Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)

c.     Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)

d.    Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)


e.    Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)

f.      Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)

 4.             
Sosial Keagamaan
a.      Majelis Taklim (Jumlah)

b.     Majelis gereja (Jumlah)

c.      Majelis Budha (Jumlah)

d.     Majelis Hindu (Jumlah)

e.      Remaja Masjid (Jumlah)

f.       Remaja Gereja (jumlah)

g.      Remaja Budha (Jumlah)

h.     Remaja Hindu (Jumlah)

 5.             
Ketenagakerjaan
a.       Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)

b.      Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)


4.   Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.
Sub Bidang
Kegiatan

1
2
3
4
    1.             
Sosialisasi dan motivasi masyarakat
a.    Bidang Sosial Budaya
    (Berapa Kali)

b.    Bidang Ekonomi (Berapa Kali)

c.     Bidang Politik (Berapa Kali)

d.    Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)

    2.             
Pemberdayaan Masyarakat
a.    Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)

b.    Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)

c.     Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)

d.    Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)

    3.             
Penggalangan Partisipasi Masyarakat
a.    Bidang Pendidikan (Berapa Kali)

b.    Bidang Kesehatan
(Berapa Kali)



....................., .................. 2017
                                                                                          KEPALA DESA ………………………

TTD

    (……………………………….)
Lampiran II

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN
PER 31 DESEMBER

DUSUN
RW
RT
TAHUN 2015 (tahun lalu)
TAHUN 2016 (tahun ini)
KET
L
P
Jml
L
P
Jml

















































































JUMLAH







Sumber laporan penduduk akhir tahun 2015 & 2016

....................., .................... 2017
KEPALA DESA ………………………

TTD
(……………………………….)